Ada Simbol “Kasta” di Desain Baju Khas Kota Malang, Pemkot Klaim Berdasarkan Kajian Sejarah

Ada Simbol “Kasta” di Desain Baju Khas Kota Malang, Pemkot Klaim Berdasarkan Kajian Sejarah

MALANG – Peluncuran desain baju khas Kota Malang memicu sorotan publik, terutama karena dinilai menghadirkan simbol “kasta” berdasarkan jabatan. Selain mengusung perpaduan konsep kolonial dan tradisional, desain tersebut disebut membagi tingkatan pemakai, mulai dari wali kota hingga masyarakat umum.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana, membenarkan adanya pembagian tersebut. Ia menjelaskan bahwa desain dibuat melalui kajian sejarah sejak Januari 2026 dan bukan tanpa dasar.

“Iya, ada hasil kajian. Karena Pak Wali, Pak Wakil dan Forkopimda itu memang ada perbedaan. Kita tidak lepas dari sejarah, baik tradisional maupun masa kolonial,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, secara umum desain baju seragam dengan dominasi warna hitam, dipadukan jas, udeng, dan batik khas Malang. Perbedaan hanya terletak pada aksesoris seperti bordir emas, selendang, dan ornamen yang menunjukkan tingkatan jabatan.

Berdasarkan panduan resmi, terdapat lima kategori desain. Desain utama diperuntukkan bagi Wali Kota dengan ornamen paling lengkap dan bordir emas dominan. Wakil Wali Kota dan Forkopimda menggunakan ornamen lebih sederhana. Eselon II dan DPRD memiliki detail bordir yang dikurangi, sedangkan Eselon III dan lurah menggunakan desain lebih minimalis. Adapun masyarakat umum dan pelaksana menggunakan desain paling dasar tanpa banyak ornamen.

“Desainnya sebenarnya sama, hanya aksesorisnya saja yang membedakan,” tegasnya.

Namun, kritik muncul karena desain dinilai masih mengadopsi unsur kolonial Belanda. Menanggapi hal itu, Suwarjana menyatakan pendekatan tersebut justru berangkat dari realitas sejarah Kota Malang.

“Kota Malang ini bukan kota kerajaan. Wali kota pertamanya orang Belanda. Jadi kami tidak mungkin hanya mengambil referensi kerajaan atau kabupaten. Kami padukan unsur kolonial dan tradisional,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa unsur kolonial bukan untuk mengagungkan masa lalu, melainkan bagian dari identitas sejarah.

“Bukan menguri-uri kolonial, tapi memang itu sejarahnya. Justru harus ada. Kalau hanya tradisional, malah menyalahi sejarah,” katanya.

Meski diklaim telah melalui kajian akademis dan melibatkan sejarawan serta stakeholder, desain ini tetap menuai kritik. Pembagian berdasarkan jabatan dinilai berpotensi memperkuat kesan hierarki sosial di ruang publik. Selain itu, penggunaan simbol kolonial juga dianggap sensitif di tengah semangat dekolonisasi.

Disdikbud memastikan seluruh unsur desain telah dibahas bersama pimpinan daerah dan OPD terkait.

“Sudah kami kaji, tidak asal menciptakan. Semua unsur Kota Malang sudah kami masukkan,” pungkas Suwarjana.