DPRD Panggil SPPG, Pemkot Malang Siapkan Rekomendasi Sanksi ke BGN Usai Temuan Menu MBG Berbelatung

DPRD Panggil SPPG, Pemkot Malang Siapkan Rekomendasi Sanksi ke BGN Usai Temuan Menu MBG Berbelatung

MALANG – DPRD Kota Malang berencana memanggil seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul banyaknya keluhan wali murid terkait kualitas makanan, mulai dari pisang busuk hingga temuan menu berbelatung.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan pemanggilan tersebut akan dilakukan pekan depan untuk mengevaluasi berbagai temuan di lapangan. Menurutnya, meski MBG merupakan program pemerintah pusat, Kota Malang menjadi lokus pelaksanaan sehingga DPRD perlu ikut melakukan pengawasan.

“Kita akan bersurat memanggil semua SPPG untuk rapat bersama, menyampaikan daftar keluhan lalu dievaluasi apa yang harus diperbaiki,” ujar Amithya, Sabtu (7/3/2026).

Ia menegaskan evaluasi akan menyoroti kontrol kualitas, mulai dari manajemen dapur, kualitas logistik, penyimpanan bahan, hingga proses memasak. Selain SPPG, DPRD juga akan memanggil pihak satgas pendamping termasuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, menyatakan Pemkot siap berkoordinasi dengan DPRD dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPPG yang bermasalah.

Pemkot bahkan menyiapkan rekomendasi resmi kepada BGN agar dilakukan evaluasi terhadap penyedia makanan yang tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP).

“Sanksi bukan dari kita, tapi kita akan merekomendasikan BGN mengevaluasi SPPG yang tidak sesuai standar,” kata Ali.

Selain itu, Pemkot juga akan membentuk satgas yang melibatkan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kesehatan untuk memantau kualitas bahan, proses pengolahan hingga distribusi makanan MBG. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar rekomendasi resmi kepada BGN.

Di sisi lain, SPPG Tulusrejo 2 Kota Malang menyatakan siap menerima sanksi jika dalam evaluasi ditemukan pelanggaran. Hal ini menyusul temuan ulat pada dua menu MBG, yakni puding stroberi dan macaroni schotel.

Kepala SPPG Tulusrejo 2, Julfa Hanan, mengatakan pihaknya akan mengikuti seluruh prosedur yang ditetapkan pemerintah dan BGN.

“Kalau itu memang kebijakannya, mau tidak mau kita harus mengikuti prosedur yang sudah ada,” ujarnya.

Ia mengaku sejak kejadian tersebut pengawasan di dapur diperketat dan kontrol kualitas ditingkatkan. Bahkan dirinya mengaku hampir tidak meninggalkan dapur untuk memastikan proses produksi berjalan sesuai standar.

Menurut Julfa, pihaknya juga tengah melakukan investigasi bersama BGN untuk memastikan sumber temuan tersebut. Ia menegaskan temuan yang ramai diperbincangkan bukan belatung, melainkan ulat buah yang ditemukan di luar makanan.

Temuan tersebut juga disebut hanya satu dari total 2.319 porsi makanan yang diproduksi pada hari itu dan diketahui setelah makanan dibawa pulang oleh siswa.

Ke depan, SPPG akan memperketat pengawasan saat makanan diterima siswa di sekolah, termasuk membuat berita acara penerimaan agar kondisi makanan dipastikan aman sebelum dibawa pulang.

Kasus ini menjadi perhatian serius karena program MBG merupakan program prioritas pemerintah pusat yang ditujukan untuk meningkatkan asupan gizi anak sekolah. Namun dalam sepekan terakhir, sejumlah wali murid di Kota Malang melaporkan temuan menu yang tidak layak sehingga memicu kekhawatiran terhadap kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.