MALANG - Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Heri Cahyono-Ganis Rumpoko yang diusung PDIP Kota Malang resmi…
Heboh! 679.721 Peserta BPJS Meninggal, Anggaran Membengkak!
![Heboh! Peserta BPJS Meninggal, Anggaran Membengkak! PBID](https://malangraya.media/wp-content/uploads/2023/08/Heboh-679.721-Peserta-BPJS-Meninggal-Anggaran-Membengkak.jpg)
Heboh! Peserta BPJS Meninggal, Anggaran Membengkak!
Proses Pemutakhiran Data PBID Dalam Sorotan
Sebuah fakta mengerikan terungkap setelah 679.721 peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) Program BPJS Kesehatan di Kabupaten Malang dinonaktifkan. Proses pemutakhiran data berjalan, namun puluhan ribu peserta PBID didapati telah meninggal dunia tetapi masih terdaftar sebagai peserta dengan iuran yang dibayarkan pemerintah. Hal ini menduga menjadi salah satu faktor pembengkakan data dan anggaran.
Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan komitmennya dalam memastikan bantuan iuran bagi warga tak mampu tetap terjamin. Meskipun ada ribuan peserta yang wafat, pihaknya berusaha menjamin beberapa penerima bantuan iuran yang merupakan warga tak mampu tetap dapat digratiskan.
Respons Netizen: Kritik dan Pertanyaan Tersebar di Media Sosial
Berita tentang pemutakhiran data PBID di Kabupaten Malang mengundang beragam tanggapan dari netizen di media sosial. Beberapa komentar yang disampaikan pun mencerminkan keprihatinan atas kinerja pemerintah dan sistem BPJS Kesehatan. Dalam beberapa komentar, netizen mengecam cara kerja aparaturnya yang dinilai kurang responsif.
@tayopratama menegaskan bahwa, “Intinya.. karyawanmu harus lebih aktif daripada pak bupati.. berdayakan masyarakat, agar ASN-mu tidak menganggur. Data tidak sinkron, banyak kebingungan. Apakah rakyat selalu salah?”
Namun, ada juga netizen yang memberikan saran konstruktif. Seperti yang disampaikan oleh @donnysetyanugraha007, “Kerja sama dengan RS, sebaiknya data peserta yang sudah meninggal dilaporkan ke RSUD, sehingga pihak RS dapat langsung mengonfirmasi dan menghentikan BPJS PBID. Untuk data di wilayah, sebaiknya menggunakan data dari desa setiap 6 bulan sekali dengan menggunakan perangkat desa untuk pendataan.”
Keterbatasan Teknologi dan Optimasi Data
Dalam situasi seperti ini, perlu diakui bahwa keterbatasan teknologi dan kurang optimalnya pengelolaan data menjadi faktor penting yang perlu segera diatasi. Terlepas dari permasalahan ini, netizen juga menyoroti sumber dana bantuan yang kurang tepat sasaran.
@__vinnnnaaa mengungkapkan keluhan yang cukup menggambarkan situasi, “Wkwk sama dong kayak pupuk.. orang yang meninggal + orang yang gapunya lahan malah dapet. Sedangkan petani yang bener-bener membutuhkan malah beli pupuk dengan harga bisa 2 kali lipat.”
Peran Aktif Netizen dalam Penyuluhan Masyarakat
Walaupun ada kritik dan pertanyaan tajam dari netizen, ada juga beberapa netizen yang menyadari pentingnya peran aktif masyarakat dalam membantu menginformasikan kasus-kasus seperti ini ke BPJS. Dalam hal ini, @sptiaana memberikan pandangan yang bermanfaat, “Datamu disinkronkan dengan desa-desa. Atau desa-desa memberikan sistem atau arahan untuk melaporkan warganya yang meninggal. Bukankah ada pembuatan surat kematian? Jika warga tidak mengetahui bahwa mereka harus melaporkan ke BPJS, apalagi BPJSnya dibayar oleh pemerintah.”
Kesimpulan: Peran Media Sosial dalam Penyampaian Informasi
Berita ini menggarisbawahi pentingnya peran media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan informasi secara cepat dan luas kepada masyarakat. Netizen yang aktif di media sosial dapat berkontribusi dalam menyuarakan permasalahan dan memberikan solusi. Dalam kasus ini, masukan dari netizen sangat berharga bagi pihak terkait dalam melakukan pemutakhiran data PBID dan optimalisasi sistem BPJS Kesehatan.
Demikianlah laporan berita tentang pemutakhiran data PBID di Kabupaten Malang. Informasi ini bersumber dari unggahan akun Instagram @malangraya_info. Anda dapat mengikuti akun tersebut untuk mendapatkan berita terkini seputar Malang Raya.
View this post on Instagram