Uji Kesehatan Sopir Bus di Terminal Arjosari, Ditemukan Kasus Darah Tinggi hingga Gangguan Pendengaran MALANG…
Panic Buying Picu Kericuhan Pasar Murah Kedungkandang, Pemkot Malang Ubah Skema Distribusi

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memberi keterangan kepada wartawan
Panic Buying Picu Kericuhan Pasar Murah Kedungkandang, Pemkot Malang Ubah Skema Distribusi
MALANG – Kericuhan saat pelaksanaan pasar murah di Kantor Kecamatan Kedungkandang, Selasa (10/3/2026), menjadi perhatian Pemerintah Kota Malang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menilai membludaknya warga dipicu aksi panic buying akibat isu kelangkaan bahan pokok yang beredar di masyarakat.
Menurut Wahyu, jumlah warga yang datang jauh melebihi perkiraan. Selama ini program Gerakan Pangan Murah (GPM) biasanya berjalan tertib tanpa lonjakan pengunjung yang berlebihan.
“Ya itu panic buying saja. Karena ada isu-isu yang menyebutkan bahan pokok akan langka dan harganya naik,” ujar Wahyu, Rabu (11/3/2026).
Ia menjelaskan, kekhawatiran masyarakat membuat warga datang secara bersamaan untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga murah sehingga panitia kewalahan.
“Selama ini tidak pernah sampai sebanyak itu. Kemarin memang di luar dugaan dan di luar prediksi,” katanya.
Meski demikian, Wahyu memastikan ketersediaan bahan pokok di Kota Malang masih aman menjelang Lebaran dan pemerintah terus memantau distribusi serta harga di pasaran.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang Eko Sri Yuliadi menyampaikan permohonan maaf atas kericuhan yang terjadi dalam pelaksanaan pasar murah tersebut.
“Pemkot Malang melalui Diskopindag memohon maaf apabila pelaksanaan pasar murah kemarin menimbulkan kegaduhan dan ada masyarakat yang belum mendapatkan,” ujarnya.
Sebagai langkah evaluasi, pelaksanaan pasar murah untuk sementara ditunda dan akan digelar kembali dengan skema baru yang lebih tertata agar tidak memicu kerumunan.
Salah satu perubahan yang disiapkan adalah penggunaan sistem kupon bagi warga penerima manfaat. Jika sebelumnya pembelian cukup dengan menunjukkan KTP, ke depan kupon akan dibagikan terlebih dahulu melalui pemerintah wilayah agar lebih tepat sasaran.
“Kuotanya tetap 1.300, tetapi skemanya diubah menggunakan kupon yang didistribusikan melalui kelurahan,” jelas Eko.
Ia berharap dengan skema baru tersebut pelaksanaan pasar murah ke depan dapat berjalan lebih tertib dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
